implikasi otonomi daerah. Menurut PBB, desentralisasi adalah suatu hal yang merujuk kepada pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat, baik melalui dekonsentrasi pada pejabat wilayah ataupun melalui devolusi pada badan-badan otonom daerah. implikasi otonomi daerah

9 Bagir Manan, Op. Makna otonomi daerah adalah. Urusan konkuren juga mengacu pada pasal 18 Undang-undang Dasar atau UUD 1945. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi. telah melahirkan otonomi daerah. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, pemerintah pusat melimpahkan sebagian kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk. cici manaj publik. IMPLIKASINYA TERHADAP OTONOMI DAERAH Oleh MEIMA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ABSTRAK Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan suatu undang-undang yang dibentuk dengan metode omnibus law, dimana dapat merubah dan menghapus suatu ketentuan dari berbagai Peraturan. Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1999, program otonomi daerah di Indonesia secara formal dilaksanakan mulai 1 Januari 2001. Otonomi daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Meski demikian, sebagai negara merdeka yang berdaulat penuh. Otonomi daerah adalah salah satu amanah reformasi yang menjadi bagian dari upaya demokratisasi tata kelola bernegara dan upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Hal ini membuktikan bahwaB. Hukum pemerintahan daerah adalah. Dan implikasi lanjutannya adalah masyarakat tidak pernah menjadi sejahtera serta perkembanganPengertian Otonomi Daerah. Namun demikian, para ilmuan di bidang kebijakan publik dan otonomi daerah bertekat melakukan telah-telah ilmiah dalam bidang ini sesuai. Sering bongkar dan pasang sarana dan prasarana seperti PAM, PLN, dan Telkom menunjukan lemahnya koordinasi selama ini. IMPLIKASINYA TERHADAP OTONOMI DAERAH Oleh MEIMA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana ABSTRAK Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merupakan suatu undang-undang yang dibentuk dengan metode omnibus law, dimana dapat merubah dan menghapus suatu ketentuan dari berbagai Peraturan. Faktor yang ketiga yaitu implikasi otonomi daerah. Otonomi daerah. Tito Karnavian mengatakan, apapun dinamika yang terjadi semenjak praktik otda diimplementasikan, telah membuat daerah maju dan. Periodesasi Kebijakan Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua 2002-2003 2004-2006 2007-2013 2014-2020 Porsi Kab/Kota Porsi Provinsi 40% 60% 60% 80% 60% 40% 40% 20% Dasar Hukum • Peraturan Daerah Khusus Prov. Peluang untuk terjadi disintegrasi bangsa dapat muncul jika control dari pemerintah pusat lemah. Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus. Abstrak : Pelaksanaan Otonomi Daerah ditandai dengan munculnya wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam perspektif Guru Besar FHUI, Maria Farida Indrati, omnibus (latin) bermakna untuk semua atau untuk segalanya. Implikasi Otonomi Daerah di bidang Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya dan Hukum Sebagian kalangan menilai bahwa kebijakan Otonomi Daerah di bawah UU 23 Tahun 2014 merupakan salah satu kebijakan Otonomi Daerah yang terbaik yang pernah ada di Republik ini. PEMBAHASAN. Kemudian jika mengacu padaPasal 8 ayat 1, penyerahan kewenangan dari pemerintahkepada daerahScribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Implikasi otonomi daerah di bidang politik; Partai Politik dan Pilkada Langsung. Undang-Undang Nonor 32 Tahun 2004 sebagai dasar terhadap pelaksanaan otonomi daerah memiliki aturan yang berkorelasi langsung terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan didaerah. Otonomi daerah Otonomi secara harafiah bisa dikatakan sebagai daerah. , Mag. Prinsip Otonomi Daerah. 23 Tahun 2014. Suara. 1 Standar Kompetensi / Tujuan Umum 58. , hal. ilamana Anda membahas Otonomi Daerah maka Anda tidak lepas dari desentralisasi. com, Makassar - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan penerapan otonomi daerah (otda) memberi implikasi yang baik bagi pemerintah daerah (pemda). Papua No. Ma'ruf Cahyono: Drives The PCA To Achieve WTP Every Year. Dengan pemberlakuan undang-. ”. Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dengan implikasi pemekaranTerjadi implikasi negatif yang tidak diinginkan sebenarnya, namun hal tersebut tetap dilakukan dan terjadi. Bagikan atau Tanam DokumenScribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Dampak Positif. 32 tahun 2004 dan UU No. Kedua, implikasi pengelolaan SDA terhadap hubungan antar lembaga yaitu kurangnya koordinasi dalam pengelolaan SDA sehingga ukuran kinerja antar lembaga B. salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan membimbing masyarakat dalam mengembangkan. Otonomi daerah yang merupakan antitesis dari ajaran. kebebasan kepada Daerah Otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam-mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan otonomi daerah. 2022 // DOI: 10. H. tujuan utama otonomi daerah di kabupaten. Agar pelaksanaan otonomi daerah tidak kebablasan, pemerintah melakukan beberapa revisi pada UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian dikenal dengan UU No 32 Tahun 2004. Tingkat I propinsi Jawa Barat , Implikasi Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan bank Yang Berprinsip Syariah Di Indonesia, Makalah, FH-Unisba, Bandung, 2000, hlm. Bastian, Indra. c. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonosobo : Gedung:. SESI 1. Sang Arsitek yang. Istilah desentralisasi dan otonomi daerah dalam bahasan sistem penyelenggaraan pemerintahan sering digunakan secara campur aduk. Hubungan DPRD dan Kepala Daerah. IMPLIKASI OTONOMI DAERAH TERHADAP PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN BATUBARA DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA. ADVERTISEMENT. 1. Journal article // Jurnal Kridatama Sains dan Teknologi. Budgeting Concept - Sentralisasi dan Desentralisasi Anggaran Pemerintah. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). sebutkan dan jelaskan prinsip prinsip otonomi daerah –. unsur pokok. Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di Daerah, arti desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasanya. 4 Implikasi Otonomi Daerah di Bidang Hukum 56. Perencanaan pembanguna yang terarah. Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan. 11 Implikasi otonomi daerah terhadap akuntansi sektor publik adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah di tuntut untuk mampu memberikan informasi keuangan sektor publik, DPRD dan pihak-pihak yang menjadi stakeholder pemerintah daerah. 2. Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD”; b. Permasalahannya adalah, Pertama, bagaimana perangkat hukum di Indonesia, mengatur mengenai permasalahan otonomi daerah dan pemekaran wilayah? Kedua, apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya. Untuk Provinsi dilaksanakan oleh Menteri bersama dengan Gubernur Provinsi Induk, danDalam sejarahnya, desentralisasi di Indonesia bermula dari Tap MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan DPRD dan Kepala Daerah. 1. Semangat otonomi daerah yang mengebu-gebu yang dilandasi dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mendorong daerah berlomba melahirkan kebijakan daerah dalam format peraturan daerah terutama untuk meningkatkan. Perubahan sistem ini akan mengalami implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada. Ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap tata ekonomi internasional adalah hal yang tak terhindarkan. Globalisasi mengantarkan berbagai wilayah di dunia pada ketergantungan ekonomi satu sama lain. Implikasi otonomi daerah di bidang hukum tampak pada : Perubahan paradigma sentralistik ke desentralisasi Dekonstruksi struktur dan fungsi pembagian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Implikasi Otonomi Daerah Dengan berlakunya Undang-undang no. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta,. Ketiga. Kamis, 26 Agustus 2021 | 16:54 WIB. era otonomi daerah di SMUN IKabupaten Garut. E. Pemerintahan Daerah Prof. Muhammad Akbal dalam jurnal yang berjudul Harmonisasi Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah menjelaskan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia mengenal adanya pemerintah pusat dan daerah. TUGAS 1 IPEM4425 Hubungan Pusat Dan Daerah. Otonomi pendidikan : kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan / Hasbullah; Perjuangan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau / UU Hamidy, Hasbullah Zaini. Undoubtedly, the whole stakeholders expect that the execution of regional autonomy would be much more rewarding in this period compared to the previous one (1999-2004). Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan negara antara lain meliputi penerimaan daerah, pengeluaran daerah, serta kekayaan daerah. Sementara nomos berarti "aturan atau undang-undang". com. Kebijakan daerah mulai mendapat sorotan setelah muncul “kebijakan daerah yang bermasalah”. daerah atas daerah besar dan kecil. OTONOMI DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP BIDANG KETENAGAKERJAAN. Ketidakseimbangan itu tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi. Tidak dibagi-bagi kepada pejabatnya di daerah dan atau pada daerah otonom. 2. 27 Implikasi Otonomi Khusus Papua Terhadap Efektifitas Pembentukan Regulasi Daerah Berbasis Orang Asli Papua Ariyanto, Derita Prapti Rahayu & Yenny Febrianty 493 28 Sengkarut Produk Hukum Ratifikasi Perjanjian Internasional: Paradigma Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia Ari Wirya Dinata 511Di samping faktor tersebut, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, ada beberapa elemen penting dari otonomi daerah yang perlu diperhatikan dalam upaya pencapaian pemerintahan yang baik Good governance,yaitu:1). Hal ini. com dari berbagai. Asas desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom berdasarkan struktur NKRI. C. Hubungan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal Kebijakan mengenai otonomi daerah tentunya diiringi dengan adanya asas desentralisasi. Rahul NurcholikD3 KEPMA. 24. Kedua istilah ini secara akademik bisa kita bedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan. Easterling. Tentu saja sebuah sistem tidak ada yang sempurna. Kebijakan Otonomi Daerah sebagai upaya pendidikan politik rakyat akan membawa dampak terhadap peningkatan kehidupan politik di Daerah. 6. Berdasarkan ketentuan diatas, daerah otonom baru atau daerah pemekaran, ditetapkan memperoleh fasilitasi pemindahan personil, pengalihan aset, pembiayaan dan dokumen yang dilaksanakan 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak peresmian. 3. UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah merupakan pilot project desentralisasi. Penjelasan: Otonomi daerah merupakan pemberikan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan melaksanankan pemerintahanya guna memaksimalkan setiap potensi baik SDM dan SDA yang dimiliki oleh suatu daerah agar memingkatkan daya guna dan hasil guna pemerintah daerah sesuai. Antisipasi pelaksanaan otonomi daerah memerlukan berbagai kesiapan, seperti : 1. Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah memiliki sejarah yang sangat panjang seiring. Menurut buku Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya (2013) karya Busrizalti, terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, mohon hubungi kami di. Omnibus Law Cipta Kerja berimplikasi pada perubahan kewenangan daerah dan business processpelayanan perizinan berusaha di daerah. Sehingga desentralisasi memiliki makna sesuatu yang terlepas dari pusat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan. Otonomi daerah memang adalah suatu gagasan yang ideal bagi Negara Republik Indonesia, namun bukan berarti konsep tersebut dapat diimplementasikan begitu saja tanpa cela dan kekurangan. Implikasi otonomi daerah terhadap otonomi pendidikan tersebut, tersurat pada Pasal 11 ayat 2 bahwa bidang pendidikan dankebudayaan merupakan salahsatubidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah ^bupaten. Pelaksanaan otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota, memberikan implikasi terjadi penambahan urusan. PERENCANAAN KAWASAN INDUSTRI TERPADU DI KABUPATEN BREBES SEBAGAI IMPLIKASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. Oleh karena itu, sampai saat ini cenderung masih belum jelas benar apakah politik otonomi daerah. Negara Republik Indonesia memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada setiap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi. PP Nomor 72 Tahun 2019. 2. 206. Implikasi Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. Pengertian Otonomi Daerah Otonomi secara sempit diartikan sebagai “mandiri”, sedangkan dalam arti luar adalah “berdaya”. Otonomi Daerah akan mencakup berbagai urusan pemerintahan yang luas. hubungan yang bercorak super-ordinasi dan sub-ordinasi adalah terjadinya . Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. implikasi yang sangat mendasar terutama menyangkut kebijakan fiskal dan kebijakan administrasi negara. Implikasi otonomi daerah di bidang sosial budaya; Kerjasama antar daerah. 1375-3301-1-SM (1) 1375-3301-1-SM (1) Dedi Ferdiansyah. Pada. Pelaksanaan otonomi daerah ini memiliki harapan agar kehidupan masyarakat luas menjadi lebih baik dan lebih berkembang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan juga mendorong kemajuan pembangunan daerah. Implikasi perubahan kebijakan otonomi daerah terhadap beberapa. UU Nomor 32 Tahun 2004. Kata “otonomi” (Inggris: autonomy) berasal dari bahasa Yunani “autos” yang berarti “sendiri”, dan “nomos” yang berarti “hukum” atau “aturan”. Implikasi dari adanya otonomi adalah tumbuhnya suasana kompetisi yang sehat untuk mengejar kemajuan bersama. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Penyelesaian Perselisihan sengketa batas dan kerjasama antar daerah. Saran-saran. Bidang-bidang tersebut tetap menjadi urusan pemerintah pusat. Pengertian Otonomi Daerah – Otonomi daerah adalah sebuah sistem atau kewenangan yang dimiliki daerah. Pelayanan publik. Pemerintah Daerah sebagai badan kekuasaan di daerah adalah lembaga yang akan mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijakan bagi seluruh masyarakat di daerahnya. KOMPAS. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, lebih popular kemudian disebut UU Otonomi Daerah (OTDA) pada tahun 2001, lalu. [1] Salah satu tujuan desentralisasi yaitu memberikan pelayanan publik yang lebih baik terhadap masyarakat. Kata Kunci: Hubungan Keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. Pengertian dari Otonomi daerah sendiri adalah suatu sistem pemerintahan dimana terjadi pelimpahan wewenang dan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Implikasi otonomi daerah terhadap otonomi pendidikan tersebut, tersurat pada Pasal 11 ayat 2 bahwa bidang pendidikan dankebudayaan merupakan salahsatubidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah ^bupaten. pemerintah pusat tidak memberikan anggaran kepada daerah B. 20 Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya , (Jakarta: Sinar Grafika, 2018),Satria Rangga Putra Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 91 IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. Otonomi Daerah: Dari UU No 22/1999 ke UU No 32/2004 Di Indonesia soal desentralisasi menyangkut dua masalah penting, yakni: Pertama, penyebaran dan pelimpahan kekuasaan pemerintahan ke segenap daerah negara. , hlm. Tentunya, istilah omnibus law bermakna hukum untuk semua atau segalanya. Otonomi Daerah, terlepas mereka kehilangan sebagian besar kekuasaannya, karena dalam Otonomi Daerah posisi Gubernur secara politis memang terpinggirkan. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya melainkan juga memperbaiki nasibnya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi kebijakan otonomi. markas 86. 1, 31 Jan. kompas. Cit. Hipotesis awal dari riset itu adalah keberhasilan otonomi daerah dipengaruhi oleh setidaknya tiga faktor, yaitu kepemimpinan kepala daerah, kelembagaan politik, dan stabilitas politik di tingkat lokal. Otonomi pendidikan akan memberi efek terhadap kurikulum, efisiensi. Susilo Bambang Yudhoyono. Se-dang Bagian III dan IV masing-masingPelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman. Ibarat sebuah “Kran Air” yang baru dibuka, gaung Otonomi Daerah (Otda) merambah ke semua wilayah. com - Geopolitik berasal dari bahasa Yunani politeia yang artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Tidak terkecuali sebuah kota kecil namun padat penduduk, yakni Depok. Atas. com - Desentralisasi berasal dari kata de dari bahasa Belanda artinya lepas dan centerum yang arinya pusat. b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. MENGKAJI ULANG KEBERLANGSUNGAN OTONOMI DAERAH PADA MASA ORDE BARU HINGGA REFORMASI. Pengaturan otonomi daerah yang menjadi salah satu segmen dari ketatanegaraan telah mengalami kemajuan, dimana selain melaksanakan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, tetapi juga mengatur (secara hukum) otonomi. Beberapa manfaat otonomi daerah bagi pemerintah pusat, yaitu: Mengurangi beban pemerintah pusat; Persaingan menjadi lebih. Kelebihan dan Kekurangan Otonomi Daerah – Pada sebuah negara sudah pasti mempunyai sistem pemerintahan, dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. BAB VII SISTEM PEMERINTAHAN DESA 58. ID English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian. Suara. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi nyata dan Beberapamuatan dalam UU Cipta Kerja telah mereduksi hak otonomi seluas-luasnya yang diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan UUD 45. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. Implikasi Pengalihan Sistem Pemerintahan Sentralistik , 15 Sistem Otonomi Daerah , Negara Kesatuan Republik Indonesia zelwet geving atau pengundangan sendiri, sedangkan Saleh Syariff (1953: 7) memberi arti mengatur atau memerintah sendiri. 2. hakikat otonomi daerah, dan kemampuan daerah berotonomi berarti kemampuan dukungan keuangan sendiri untuk membiayai otonomi tersebut. Sehingga, pengertian otonomi "sebanyak-banyaknya" pada dasarnya sama dengan "otonomi seluas-luasnya". Kewenangan membuat peraturan daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah danImplikasi perubahan kebijakan otonomi daerah terhadap beberapa. com, JAKARTA - Undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( HKPD) telah disahkan di awal bulan ini melalui rapat paripurna DPR RI, Selasa (7/12/2021). Ketimpangan antar wilayah yang terjadi akibat potensi keuangan yang berbeda antar wilayah ini, menjadi salah satu dasar adanya kebijakan implikasi dari pemerintah yaitu kebijakan di sisi fiskal yaitu distribusi pendapatan yang disebut dengan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. 3. D. Pada kurun waktu lebih dari satu dasawarsa berjalannya otonomi daerah sejak disahkan UU No. Fungsi pemerintah daerah diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu: Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sejak diterapkannya otonomi daerah, setidaknya, telah terjadi empat perubahan penting yang memengaruhi sistem perencanaan pembangunan yang.